Waketum DP Korpri Nasional: Netralitas ASN Bisa Setiap Saat, Guna Pelayanan kepada Publik dan Tingkatkan Kesejahteraan ASN
Humas DPKN - Wakil Ketua Umum DPKN, Dr. Ir. Bima Haria Wibisana, MSIS, mengukuhkan PAW DP Korpri Provinsi Kep. Bangka Belitung Masa Bakti 2018-2023.
Selain itu, pada acara yang sama, Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dr. Drs. Naziarto, SH, MH, melakukan Pengukuhan PAW DP Korpri Kabupaten Bangka Selatan Masa Bakti 2021-2026.
Kedua acara yang berlangsung di Kantor Gubernur Kep.Bangka Belitung, Pangkal Pinang. (Senin, 18/12/2023) itu, dihadiri para Pimpinan Perangkat Daerah Provinsi Kep Babel, Ketua DP Korpri Instansi Vertikal, Ketua DP Korpri Kabupaten/Kota se Provinsi Kep. Babel dan Karo Hukum Setjen DP Korpri Nasional.
Dalam sambutannya Dr. Safrizal ZA, Pj Gubernur Kep Babel, menyampaikan, "Korpri adalah organisasi tempat bernaung ASN tertua dan sebagai mesinnya birokrasi di Indonesia. Tugas salah satunya, pembinaan dan perlindungan. Pembinaan akan terasa jika dipimpin secara langsung oleh pimpinannya bila perlindungan benar-benar sangat diperlukan."
Sebagai contoh, kata Safrizal, tentang BPJS yang sudah dipotong dari gaji. Lalu, untuk BPJS tenaga kerja, apakah bisa mengasuransikan BPJS tenaga kerja ini untuk pegawai ASN Provinsi Kep Babel, sehingga bisa menjadi contoh yang baik untuk daerah lainnya.
Karena itu Safrizal menegaskan, "Semoga Korpri Kep. Babel bisa menularkan kebaikan, menjunjung kode etik, dan bekerja semaksimal mungkin. Di samping itu, DPKN bisa memberikan masukan kepada BKN dan Kemenpan agar karir ASN bisa berlangsung secara baik".
Dalam kesempatan berbeda, Ketua Umum DP Korpri Nasional, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH, menyatakan, "Penguatan Korpri diperlukan. Karena itu, kita laksanakan arahan Presiden, antara lain untuk mensejahterakan dan memberikan perlindungan, advokasi dan bantuan hukum bagi ASN. Selain itu, partai boleh banyak, namun Korpri hanya satu dan tegak lurus dengan Pemerintah".
Sementara itu, mewakili DP Korpri Nasional, Bima merespon pertanyaan Pj Gubernur Kep Babel, bahwa asuransi ASN sudah dilakukan oleh PT.Taspen hanya berupa tunjangan hari tua dan uang pensiun. Sistem asuransi ini perlu diperbaiki. Sedangkan PP No.70 Tahun 2015 hanya untuk yang berkaitan dengan pelaksanaan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi ASN. "Saya sudah minta ke Taspen Life, dengan penambahan Rp.5.000 -- jika ada kecelakaan kerja bisa tercover. Kemudian asuransi lain juga bisa dilakukan oleh Taspen, sehingga bisa menambahkan jenis asuransi lainnya," ungkap Bima.
Bima juga menambahkan, "keberagaman budaya, bahasa, suku bangsa, jenis kelamin di Indonesia, berdampak ASN harus jujur dan adil. "Jadi ASN harus netral. Netralitas bukan sekedar dalam Pemilu, tapi juga dilakukan setiap saat pada waktu pelayanan kepada publik," tegas Bima.
Menurut Bima, ASN memang perlu korpri untuk mensejahterakan anggotanya, sekaligus perlu diadakan terobosan, seperti berwirausaha : contoh di BKN ada usaha Koperasi 30 juta, kafe 17 juta omset setiap harinya. "Hal ini bisa menjadi contoh untuk kepengurusan dalam melakukan bidang usaha".
Bima juga menegaskan, eksistensi organisasi yang menjadi isu utama. Korpri perlu RPP segera keluar, jangan sampai Korpri berubah menjadi Ormas. "Karena hal ini, akan menjadi head to head dengan pemerintah", ujar Bima di akhir sambutannya.
Pada kesempatan yang sama, pengukuhan PAW DP Korpri Provinsi Kep Babel dan PAW DP Korpri Kabupaten Bangka Selatan ini, juga turut menghadirkan narasumber dari DPKN yaitu Dr.Drs.Reydonnizer Moenek, M.Devt.M selaku ketua I, Koordiantor Bidang Penguatan Organisasi dan Dr.Ir. Noor Sidharta, MH, MBA, selaku Ketua Departemen Pembinaan Korpri KL/Sekjen LPSK.
Pengukuhan PAW DP Korpri Provinsi Kep. Bangka Belitung Masa Bakti 2018-2023 yaitu Ketua yaitu Dr. Drs. Naziarto, SH, MH dan jajarannya yaitu Eko Kurniawan selaku Wakil Ketua III, Sarpin selaku Ketua Bidang Perlindungan dan Bantuan Hukum, Yunan Helmi selaku Ketua Bidang Organisasi dan Kelembagaan dan Agus Suryadi selaku Ketua Bid. Pengendalian.
