Prof. Zudan: Sulbar Jadi Pilot Project Koperasi Simpan Pinjam Korpri dari Kemenkop UMKM
Humas DPKN - Ketua Umum Dewan Pengurus (DP) Korpri Nasional, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H. mengukuhkan Pengganti Antar Waktu (PAW) DP Korpri Provinsi Sulawesi Barat Masa Bakti 2019-2024.
Pengukuhan Dr. Muhammad Idris, M.Si sebagai Ketua DP Korpri Provinsi Sulbar ini dilakukan bersamaan dengan pengukuhan 6 DP Korpri Kabupaten se-Sulawesi Barat di Grha Sandeq, Rumah Dinas Gubernur Sulbar di Mamuju, Kamis (1/2/2024).
Adapun ke-6 DP Korpri Kabupaten se-SUlbar yang dikukuhkan adalah DP Korpri Kabupaten Mamasa; DP Korpri Kabupaten Polewali Mandar; DP Korpri Kabupaten Mamuju; DP Korpri Kabupaten Mamuju Tengah; DP Korpri Kabupaten Pasang Kayu, dan DP Korpri Kabupaten Majene.
Ketum DP Korpri Nasional Prof. Zudan Atif Fakrulloh dalam sambutannya mengatakan, pengukuhan DP Korpri secara serentak ini salah satu sarana membangun chemistry antar Korpri provinsi dan kabupaten.
"Selama 2 periode memnjabat ketum DP Korpri Nasional baru pertama kali ini saya mengukuhkan secara bersamaan kepengurusan Korpri provinsi dan kabupaten. Diharapkan kohesi antarpengurusnya bisa lebih kuat lagi," kata Prof. Zudan.
Menurutnya, secara singkat rugas Korpri ini hanyalah untuk "mengurus dan merawat ASN" dari sejak masuk menjadi CPNS hingga ASN pensiun. "Apa yang diurus dan dirawat? Di luar yang diurus atau dikerjakan oleh OPD. Ini istilahnya 'tampung tantra' yang dikerjakan oleh Korpri," jelas Zudan yang juga menjabat Pj. Gubernur Sulbar.
Makanya, lanjut Zudan, dalam UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Korpri disebut secara eksplisit sebagai satu-satunya organisasi ASN secara nasional di seluruh Indonesia. "Kalo cabang-cabangnya boleh berbagai macam, misalnya ASN yang hobi bonsai boleh mendirikan Persatuan ASN Pebonsai. Semuanya menyatu secara nasional disebut Dewan Pengurus Korpri Nasional, DP Korpri kementerian/lembaga, DP Korpri provinsi dan DP Korpri kabupaten/kota."
Lebih lanjut Zudan menjelaskan, program utama Korpri ada 4 yang terkait dengan postur Korpri yang mulai banyak diisi kaum milenial. Tugas Korpri juga melekat dengan pemerintah, lantaran Korpri menjadi satu bagian dengan pemerintah.
Ke-4 program besar itu, yang Pertama yakni Digitalisasi birokrasi dan pelayanan publik. "Itu sebabnya sejak saya menjadi pj Gubernur Sulbar semua pemerintah kabupaten/kota dan provinsi di Sulbar menggunakan tanda tangan elektronik (TTE). Semuanya meninggalkan tanda tangan basah dan cap. Hanya 2 yang belum bisa TTE yakni perda dan perkada."
Program kedua, menguatkan ideologi dan karakter ASN. Ideologi Korpri tegak lurus dengan Pancasila dan UUD 1945. Karakter ASN yang sekarang dibangun adalah ASN BerAKHLAK. "Karakter lokal di daerah silakan dikembangkan dan diperkuat sesuai dengan kearifan lokal. Misalnya, di Provinsi Sulbar itu dengan slogan 'Mellete Diatonganan', yang berarti 'Meniti di Atas Kebenaran'."
Program ketiga dibuat agar ASN bisa bersikap tenang ketika menghadapi masalah hukum. "Dibentuklah LKBH Korpri yang melakukan mitigasi dan mencarikan solusi masalah hukum tersebut."
Program keempat adalah kesejahteraan. "Itu di luar tugas Korpri mengadopsi sistem merit serta pendampingan dan advokasi hukum. Yakni, bagaimana agar ASN lebih meningkat pendapatannya."
Zudan menyebutkan, setidaknya 15 kepengurusan Korpri kementerian/lembaga dan daerah yang sudah membangun koperasi simpan pinjam dan koperasi konsumsi seperti Korprimart.
Zudan mengungkapkan, bersama pengurus DPKN dirinya telah bertemu dengan Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki. Menteri Teten menawarkan bantuan mendirikan Korprimart dan Koperasi Simpan Pinjam di semua kepengurusan Korpri di 38 provinsi, 514 kab/kota, dan 75 K/L. "Pilot projectnya di Sulbar. Tempat, bahan baku dan pendanaannya akan dibantu oleh dana bergulir di Kemenkop UMKM dengan bunga murah 6 persen per tahun," ungkap Zudan disambut riuh applaus hadirin.
Kegiatan lain yang bisa diadopsi DP Korpri kabupaten di Sulbar adalah membuat perumahan Korpri bekerja sama dengan BP Tapera, Bank BTN dan Grup Taspen.
