Ketum KORPRI, Prof. Zudan Himbau ASN Jadi Ujung Tombak Penyusunan Kebijakan Publik yang Berkualitas.

HUMAS SETJEN DPKN – “ASN harus menjadi ujung tombak dalam penyusunan kebijakan publik yang berkualitas. ASN harus jago dalam membuat Kebijakan Publik mulai dari Nol, membangun aspirasi publik dengan baik, sehingga dari banyak permasalahan dapat disusun menjadi komprehensif”.

Penegasan tersebut disampaikan oleh Ketua Umum DP KORPRI Nasional, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH., MH., ketika memembuka Seri Webinar ke-79 KORPRI Menyapa ASN, bertema “Kebijakan Publik yang Berkualitas”, Kamis (19/9/2024).

Zudan menambahkan, di dalam bernegara design kebijakan publik berdasarkan keberpihakan kepada masyarakat dan lingkungan, untuk itu negara membangun kementerian untuk melaksanakan pemerintahan. Kebijakan publik yang mendorong masyarakat bagaimana kita ASN membuat Kebijakan Publik yang baik untuk menyelesaikan berbagai macam problem, maka perlu digali apa yang menjadi akar masalah untuk membuat kebijakan publik. Ini menjadi tugas kita semua ASN, ujar Pj Gubernur Sulawesi Selatan 

Sebelum menutup webinar, Prof Zudan menyampaikan setelah kita membuat kebijakan publik, jangan lupa manajemen hukumnya. Apa yang bisa dipakai untuk menggerakkan kebijakan yang sudah dibuat. Sebagai contoh Peraturan tentang Manajemen ASN, dalam menyusunnya dibutuhkan seperti berapa biaya yang diperlukan, metode yang digunakan dan material atau bahan kerja/mesin yang dibutuhkan. 

Dalam menyusun Kebijakan Publik harus diperhatikan Manajemen Hukumnya. Menyusun Kebijakan Publik yang berkualitas dengan Manajemen Hukum yang baik merupakan Tugas Utama ASN. Ujar Pj. Gubernur terbaik ini.

Di kesempatan yang sama, Sekjen Kementerian LHK, Dr. Ir. Bambang Hendroyono, MM, menjelaskan bagaimana mengambil kebijakan dengan baik. Penerapan transglobal leadership dalam pengambilan kebijakan harus dapat mengintegrasikan aspek-aspek pembangunan berkelanjutan, 5 P - Planet, People, Prosperity, Partnership, Peace. Mulai dari orang, masyarakat, ekonomi, kemitraan dan kedamaian leadership. Dalam mewujudkan visi NKRI untuk pembangunan nasional melalui proses Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling dilakukan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Menurut Bambang, ada 5 karakteristik perilaku kepemimpinan transglobal yaitu; ketahanan terhadap ketidakpastian, konektivitas Tim, Fleksibiltas pragmatis, responsivitas perspektif dan orientasi bakat. Oleh karena itu UUD 1945 menjadi dasar pengambilan kebijakan.
 
Sementara itu, Kepala Bidang Formasi dan Seleksi pada Pusat Pembinaan Analis Kebijakan LAN, Dr. Sri Wahyu Wijayanti, SE. MS, selaku Narasumber kedua menyampaikan beberapa definisi terkait Kebijakan Publik. Ada yang mendefinisikan daftar pilihan tindakan yang saling berhubungan yang disusun oleh instansi/pejabat pemerintah. Ada juga yang mendefinisikan Kebijakan Publik adalah apapun yang dipilih oleh Pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Juga merupakan sejumlah aktivitas pemerintah, baik dilakukan sendiri atau melalui lembaga lain yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Lebih lanjut, Sri menjelaskan beberapa hal yang harus diminimalisir dalam pengambilan kebijakan untuk menghindari konsekwensi yang tidak diinginkan seperti; lakukan evaluasi yang konprehensif, beri ruang untuk fleksibilitas, lakukan monitoring dan evaluasi berkelanjutan, dan pastikan keterlibatan atau partisipasi publik. Ada beberapa langkah yang harus dilakukan dalam Kebijakan Publik antara lain; mendorong habituasi praktik baik dalam perumusan kebijakan publik, mendorong penguatan partisipasi dan prinsip tata kelola yang baik dalam proses pembuatan kebijakan publik, dan optimalisasi keberadaan dan pendayagunaan JF Analis Kebijakan dalam mengawal pelaksanaan seluruh proses kebijakan dari mulai agenda setting, formulasi kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan. Sri Rahayu berharap kita sebagai ASN garus bisa berkontribusi untuk menghasilkan kebijakan yang berkualitas sehingga terciptanya kebijakan yang baik dan bisa dilaksanakan.

Webinar yang dilaksanakan secara virtual ini, dipandu oleh Meigananda Kartika Herdiana, S.Tr.MP., M.M., Duta Korpri 2023 dari BSSN, dan diikuti anggota KORPRI Kementerian/Lembaga dan Provinsi serta Kabupaten/Kota dari seluruh Indonesia.