Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bogor Gelar Rapat Kerja dan Konsolidasi Tahun 2024 di Sentul City
HUMAS SETJEN DPKN – Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bogor mengadakan Rapat Kerja dan Konsolidasi KORPRI Kabupaten Bogor Tahun 2024 yang dihadiri oleh sejumlah tokoh penting di lingkungan KORPRI, termasuk Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus (DP) KORPRI Nasional, Bima Haria Wibisana, serta jajaran pengurus KORPRI di tingkat provinsi dan kabupaten.
Acara ini dilangsungkan pada Selasa, 17 September 2024, di Harris Hotel Sentul City, Bogor, dan dibuka oleh PJ Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Ir. Suryanto Putra, M.Si.
Dalam sambutannya, Suryanto Putra menekankan pentingnya kegiatan ini dalam mendukung realisasi visi dan misi KORPRI di Kabupaten Bogor.
“Saya sangat mengapresiasi penyelenggaraan Rapat Kerja dan Konsolidasi ini. Melalui kegiatan ini, kita dapat memperkuat peran KORPRI dalam mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Bogor,” ujar Suryanto.
Suryanto juga menjelaskan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai anggota KORPRI harus menjalankan empat fungsi utama.
“Fungsi pertama adalah pelayanan publik. ASN harus memastikan bahwa pelayanan publik berjalan dengan baik tanpa diskriminasi. Fungsi kedua adalah pembangunan, di mana ASN harus mengawal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan agar sesuai dengan yang diharapkan. Fungsi ketiga adalah pemberdayaan, yakni ASN perlu memberdayakan masyarakat agar mampu mandiri. Dan fungsi keempat adalah pengaturan, memastikan bahwa regulasi yang ditetapkan dilaksanakan sesuai aturan,” jelasnya.
Wakil Ketua Umum DP KORPRI Nasional, Bima Haria Wibisana, dalam paparannya menggarisbawahi pentingnya meningkatkan ideologi dan semangat kebangsaan bagi ASN di tengah keragaman bangsa Indonesia.
Menurutnya, ASN perlu memiliki komitmen yang kuat terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) agar dapat mengelola perbedaan yang ada di masyarakat secara efektif.
“Sebagai ASN, kita perlu memperkuat ideologi dan semangat kebangsaan. Keberagaman adalah kekuatan kita, dan kita harus mampu mengelola bangsa yang majemuk ini dengan baik,” ujar Bima.
Lebih lanjut, Bima menekankan pentingnya peningkatan kapasitas dan kompetensi ASN dalam menghadapi tantangan zaman, terutama dalam hal pelayanan kepada generasi milenial yang kini menjadi mayoritas penerima layanan publik.
“Kita tidak bisa lagi menggunakan cara-cara lama. ASN harus mampu berkomunikasi dengan baik dan menguasai teknologi informasi agar pelayanan publik bisa berjalan dengan lebih efektif dan efisien,” imbuhnya.
Ia juga menyoroti pentingnya kesejahteraan ASN, baik secara internal maupun eksternal. Salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan internal adalah dengan memberikan penghargaan dan sanksi yang adil berdasarkan sistem merit.
“Kita harus menegakkan sistem merit yang jelas. ASN yang berprestasi harus mendapatkan penghargaan, dan yang melanggar harus diberikan sanksi yang sesuai,” tegas Bima.
Bima juga memaparkan berbagai program yang telah dilakukan oleh KORPRI Nasional, termasuk program sosial KORPRI Peduli, yang telah memberikan bantuan kepada korban bencana seperti banjir, gempa, dan kebakaran.
Selain itu, KORPRI juga memiliki program KORPRI Mart, Perumahan KORPRI, serta Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) KORPRI yang memberikan advokasi hukum kepada anggotanya.
“Kita juga memiliki berbagai program lain seperti seminar, webinar, bimbingan teknis, serta MTQ KORPRI yang telah menjadi ajang penting bagi anggota KORPRI untuk menunjukkan kompetensinya,” jelas Bima.
Bima juga menyampaikan bahwa kita sebagai ASN perlu Meningkatkan Ideologi, semangat NKRI untuk mampu mengelola Bangsa Indonesia yang beragam.
Sebagai ASN/anggota Korpri kata Dia, perlu meningkatkan Kapasitas dan kompetensi utk memberikan layanan publik yg prima sehingga perlu merubah mindset untuk bisa memberikan layanan kepada masyarakat yang saat ini didominasi generasi Milenial. Terutama kompetensi dalam berkomunikasi dan digitalisasi teknologi informasi.
Meningkatkan Kesejahteraan Internal dan eksternal. Salah satu bentuk kesejahteraan internal adalah dengan memberikan penghargaan dan sanksi secara kepada seluruh ASN melalui penegakan sistem merit.
Bima Haria Wibisana juga menyampaikan rencana perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) KORPRI ke-53 tahun 2024. “Kami akan mengadakan berbagai kegiatan mulai dari upacara bendera, ziarah ke Taman Makam Pahlawan, bakti sosial, KORPRI Award, hingga MTQ KORPRI Nasional yang akan dilaksanakan di Kalimantan Tengah pada 3-10 November 2024,” paparnya.
Puncak peringatan HUT KORPRI akan diadakan pada 29 November 2024 di Mahaka Square, Kelapa Gading, Jakarta serta Pekan Olahraga Nasional (PORNAS) KORPRI yang akan diselenggarakan pada tahun 2025.
Sementara itu, Ahmad Nurhidayat, SE., M.Kom, selaku Wakil Sekretaris II DP KORPRI Provinsi Jawa Barat, memaparkan sejumlah program kerja KORPRI Jawa Barat yang tengah dijalankan saat ini.
Beberapa program tersebut di antaranya adalah pengukuhan DP KORPRI di kabupaten/kota se-Jawa Barat, penanganan kasus melalui LKBH KORPRI, persiapan Pekan Olahraga Nasional KORPRI, serta partisipasi dalam Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) KORPRI Nasional ke-VII.
“Program kerja ini tidak hanya fokus pada pengembangan internal organisasi, tetapi juga berorientasi pada kesejahteraan anggota KORPRI di berbagai aspek. Kami juga berupaya untuk terus meningkatkan kesejahteraan anggota melalui partisipasi dalam berbagai kegiatan berskala nasional,” ujar Ahmad.
Ahmad menambahkan, ke depan DP KORPRI Jawa Barat akan terus mendorong penerapan iuran anggota secara lebih efektif untuk mendukung berbagai program kesejahteraan. Selain itu, mereka juga akan meningkatkan kuota penanganan kasus LKBH KORPRI dan memperluas pengembangan usaha KORPRI.
Kegiatan Rapat Kerja dan Konsolidasi KORPRI ini juga dihadiri oleh peserta dari berbagai instansi di Kabupaten Bogor, termasuk BUMD, RSUD, serta para camat se-Kabupaten Bogor. Kolaborasi antarinstansi ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan KORPRI dalam mendukung pembangunan di Jawa Barat.
Dengan berbagai program yang telah disusun, KORPRI diharapkan dapat terus menjadi organisasi yang dinamis dan responsif terhadap perkembangan zaman, sekaligus menjadi pelindung bagi anggotanya dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara.
