Webinar Korpri

Prof Zudan Mengajak ASN Untuk Menjadikan Data Sebagai Alat Verifikasi, Validasi, Autentifikasi dan Otorisasi.

Humas DPKN, Selasa (29/4/2025) – Webinar "KORPRI Menyapa ASN" seri ke-109 kembali diselenggarakan secara daring hari ini dengan tema “Pengamanan Media Pemerintah Terhadap Ancaman Serangan Siber”. Hadir sebagai Keynote Speech Webinar Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH (Ketua Umum DP KORPRI Nasional), para narasumber yaitu Dr.Sulistyo, S.Si, ST, M.Si (Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BSSN/Ketua Dept Pengembangan  Korpri Milenial DPKN) dan Muchtarul Huda, SH (Direktur Strategi dan Kebijakan Ditjen Pengawasan Ruang Digital Kemen Komdigi) serta dimoderatori oleh Fani Oktafianti, SI.Kom Duta Korpri 2024 Provinsi Banten.

Dalam Sambutannya, Prof Zudan menyampaikan pentingnya data di era teknologi yang tumbuh sangat pesat saat ini. Seluruh instansi pemerintah mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi sampai dengan Kementerian/Lembaga sudah menerapkan sistem digitalisasi. Perangkat, infrastruktur, data centre, flyer harus terus jadi perhatian. Kita harus lebih aware dengan cyber security sistem. Semua infrastruktur pemerintah bukan hanya website tapi seluruh data centre harus diselamatkan datanya.

Prof Zudan mengarahkan sebaiknya Indonesia menggunakan data, tidak dengan berbagi data tapi berbagi pakai data sebagai alat verifikasi, validasi, autentifikasi dan otorisasi. Jadi harus ada perubahan pandangan, tidak semua instansi menyimpan data yang sama. Seperti data kependudukan cukup tersimpan di Kemendagri, data keuangan di Kemenkeu dan data Peta dasar Indonesia disimpan di BIG. Dengan demikian dapat meringankan beban kerja BSSN dikarenakan ribuan data tersebut harus tetap dijaga. Sebab dengan 1 (satu) data kita bisa bekerja lebih efektif dan efisien, tegasnya.

Dr.Sulistyo dalam paparannya menjelaskan serangan siber di Indonesia dari tahun ke tahun terus meningkat, 40% berbasis pada malware. Hal ini dapat terjadi dikarenakan kelalaian personil yang menyimpan credential account yang mengakses sistem yang ada di pusat data nasional. Credential Account harusnya dimiliki oleh orang yang memiliki kepentingan tapi ternyata dibagi pakaikan kepada orang yang teridentifikasi tidak jelas, sehingga hal ini merupakan titik awal masuknya malware kedalam sistem elektronik pusat data nasional. 

Muchtarul Huda, narasumber kedua menyampaikan definisi dari ruang digital yakni merupakan ruang sebuah sistem teknologi informasi yang menyediakan sarana bagi individu, kelompok/institusi untuk melakukan berbagai aktivitas seperti komunikasi, pertukaran informasi, kolaborasi, transaksi ekonomi, tanpa dibatasi ruang dan waktu.

Sebelum webinar ditutup, Prof Zudan mengajak para pengurus Korpi baik di Pusat maupun daerah; “Mari kita terus gerakkan tidak hanya dengan webinar, Korpri terus memberi ruang bagi para ASN untuk mengaktualisasikan semua kompetensi, kapasitas, untuk meningkatkan prestasi, produktivitas kita sebagai ASN, sebab Korpri merupakan satu-satunya organisasi yang menaungi lebih dari 4,7 juta ASN, tutup Prof Zudan.

Acara yang diadakan oleh Dewan Pengurus KORPRI Nasional ini diikuti lebih dari 1.000 peserta melalui Zoom dan disaksikan oleh lebih dari 10.625  viewers melalui YouTube dan terus meningkat.

KOPRI Nasional Dukung Pengadaan Barang Jasa Melalui E-Catalog Agar Pelayanan Publik Berjalan Transparan, Cepat dan Tepat.

Humas DPKN, Selasa (22/4/2025) – Dewan Pengurus KORPRI Nasional (DPKN) berturut-turut menyelenggarakan Webinar KORPRI Menyapa ASN seri ke-108 tanpa putus untuk meningkatkan kapasitas para ASN. Topik kali ini membahas " Pengadaan Barang dan Jasa Melalui E-Cataloq". Acara ini menghadirkan Ketua Umum DP KORPRI Nasional, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH sebagai keynote speaker, serta dua narasumber, yaitu Moch. Fahrudin, SE, M.Acc (Kepala Pusat Informasi Pengawasan, BPKP) dan Yulianto Prihandoyo, ST, MT (Direktur Pasar Digital Pengadaan, LKPP) serta dimoderatori oleh Sarah Resti Salsabila, A.Md,Ak (Duta Korpri 2024 BPKP).

Sebelum paparan narasumber dimulai, Ketua Umum DP KORPRI Nasional, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, memberikan semangat kepada para peserta webinar dan sampaikan pentingnya tema Webinar kali ini karena Pengadaan barang dan Jasa merupakan roh dalam birokrasi, apabila terlambat maka pelayanan publik pun akan terlambat.

Prof Zudan mengapresiasi dukungan BPKP dan LKPP kepada seluruh instansi terkait pengadaan barang jasa yang semakin mudah dalam pelayanannya melalui E-Kataloq. Pada prinsipnya kita harus menerapkan Prudensial Principal; prinsip kehati-hatian dalam pengadaan barang dan jasa, prinsip keakuratan/kecermatan, prinsip kecepatan. 

Yulianto, narasumber pertama menyampaikan perlunya kolaborasi dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah. LKPP mendigitalisasi proses pengadaan barang dan jasa melalui E-Kataloq yang sebelumnya melalui cara konvensional agar proses pengadaan barang jasa bisa lebih cepat. Belanja terbesar berada di pemerintah, maka diarahkan agar belanja barang dan jasa menggunakan produk dalam negeri dengan tujuan agar uang mengalir tidak ke luar negeri namun tetap didalam negeri, sehingga perekonomian kita tetap bisa tumbuh, ujarnya.

Pengadaan barang dan jasa bertujuan mendorong kewirausahaan, menciptakan lapangan kerja, mendukung industri nasional, membangun pemerataan ekonomi, dan meningkatkan penguatan kelembagaan serta pelayanan publik untuk mewujudkan Asta Cita Bapak Presiden, tegas Yulianto.

Yulianto menambahkan tugas pemerintah sebagai penyedia pelaku usaha memiliki suatu produk, dan sisi lain lembaga/Pemda memiliki uang atas kebutuhan barang/jasa untuk mendukung program dan operasional kantor. Maka disinilah tugas LKPP berperan untuk mempertemukan antara penjual dan pembeli, untuk membeli produk dalam negeri dan mempertanggungjawabkan belanja negara yang dipergunakan, sehingga program pemerintah dapat berjalan cepat, transparan dalam pelayanan pubik, ujarnya.

Narasumber kedua Fachrudin menyampaikan pengadaan barang jasa merupakan suatu proses besar mulai  dari identifikasi kebutuhan, penyedia, pelaksanaan kontrak sampai serah terima hasil pengadaan, artinya bukan hanya menghabiskan anggaran negara, namun untuk tujuan besar organisasi yaitu kelancaran pelayanan strategis dan tugas fungsi organisasi. 

Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa meliputi; efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan tidak diskriminatif serta akuntabel (sesuai Perpres No. 16/2018 dan Perka LKPP No. 9/2021). Tujuannya menjadi Kompas bagi ASN untuk memastikan setiap belanja negara memberi manfaat yang nyata bagi masyarakat. Untuk membantu prinsip ini, LKPP menyiapkan e-kataloq. Dan dalam pelaksanaannya dibantu dengan E-kataloq yang membantu kecepatan dan kemudahan transaksi, papar Fachrudin.

Fachrudin menegaskan dalam proses pengadaan barang dan jasa sering terjadi resiko  pengadaan seperti resiko persekongkolan, manipulasi harga, manipulasi spesifikasi, gratifikasi, vendor fiktif, spesifikasi palsu, hingga joki akun. Untuk menghadapi resiko tersebut diperlukan langkah mitigasi dengan cara verifikasi barang, banding harga di luar aplikasi, pilih penyedia terpercaya, negosiasi harga berdasarkan histori transaksi, tegasnya.

Dengan demikian Fachrudin mengajak kita “Mari jadikan E-Kataloq bukan sekedar alat untuk belanja, namun sebagai alat untuk membangun tata kelola layanan yang lebih bersih dan bertanggungjawab. Ia juga memberikan rekomendasi dalam proses pengadaan barang dan jasa dengan E-Kataloq menjadikan transaksi lebih cepat, aman transparan dan akuntabel, namun tetap waspada akan resiko yang timbul, Profesionalisme ASN penting dalam mencegah penyimpangan dengan cara mengikuti proses aturan dan teliti, memperkuat pengawasan berbasis teknologi (data analytics) dilengkapi dengan AI, serta kolaborasi antara BPKP, LKPP, dan APIP untuk mencegah kecurangan, ungkap Fachrudin.

Sebelum webinar ditutup, Prof Zudan mengajak ASN untuk terus bergerak bersama, tetap menjaga kekompakan, Korpri  Maju Terus dan Rekan-rekan juga Maju Terus. Dalam webinar ini, antusiasme peserta cukup tinggi dengan lebih dari 1.000 partisipan yang mengikuti melalui Zoom dan 10.843 pengunjung melalui siaran langsung di YouTube dan terus meningkat.

Ketum KORPRI, Prof. Zudan Ajak ASN Millenial dan Gen Z Berkiprah Lebih Luas Pada Kegiatan KORPRI.

Setjen DPKN – Pemerintah Indonesia telah membuka peluang bagi generasi muda, termasuk Gen Millenial dan Gen Z, untuk bergabung sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Dengan latar belakang pendidikan dan kemampuan yang beragam, ASN muda ini diharapkan dapat membawa perubahan positif dalam birokrasi.

Melihat proporsi ASN yang generasi milenial dan Gen Z, cukup besar, mencapai 53%, Ketua Umum Dewan Pengurus KORPRI Nasional (DPKN), Prof. Zudan Arif Fakrulloh, SH. MH, mengajak  KORPRI muda tersebut untuk berkiprah lebih luas lagi pada kegiatan yang diselenggarakan oleh KORPRI. Ajakan tersebut disampaikan melalui keynote speech pada Seri Webinar KORPRI Menyapa ASN dengan tema “KORPRI Gen Millenial dan Gen Z”, yang diselenggarakan secara virtual, Selasa (Jakarta, 15/4/2025) 

Lebih lanjut Prof. Zudan menegaskan, bahwa sebagai satu-satunya organisasi berhimpun para ASN, KORPRI mewadahi anggota yang berusia 20-an sampai 70 tahun, untuk itu, KORPRI mengakomodir semua kegiatan di seluruh strata usia dan jabatan.

“Yuk, rekan-rekan ASN Gen Z dan Millenial, mari berkiprah dan lebih aktif mengikuti kegiatan yang diselenggaran oleh KORPRI di semua tingkatan. Ada banyak hal yang bisa dikerjakan bersama-sama dan dijadikan wadah kolaborasi yang bagus”, ujar Zudan. Untuk tingkat Nasional, Ada banyak program dan kegiatan yang sudah dielenggarakan, seperti, KORPRIrun, e-Sport, panjat gunung, konten kreator, kegiatan olahraga rutin, pertandingan bulutangkis tingkat nasional, Pekan Olahraga Nasional, kegiatan religius MTQ Nasional, Gampang Umrah dan Gampang Holyland bareng KORPRI.

Untuk ASN berlatar belakang dokter, bisa ikut berpartisipasi di kegiatan bakti sosial, sunatan massal, operasi katarak, operasi bibir sumbing serta bantuan air bersih dan sembako. Prinsipnya KORPRI akan mewadahi kegiatan bidang seni, olahraga, literasi, inovasi, keagamaan serta penguatan diligitalisasi, tegas Zudan.

Seri Webinar ke-107 ini juga menghadirkan tiga orang narasumber yaitu Prof. Dr. M. Asrorun Ni’an Sholeh, MA, (Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda Kemenpora RI sekaligus Ketua Umum PP BAPOR KORPRI dan Ketua Departemen Kepemudaan dan Olahraga DP KORPRI Nasional), dan Eka Justicia, S.ST, MS.ASM, (Duta KORPRI 2024 dari Kementerian Perhubungan) serta Serlin U. Jusuf, S.IP, M.AP., (Duta KORPRI 2023 dari Provinsi Gorontalo). Webinar dipandu oleh Fauzan, A.Md, Ak., Duta KORPRI 2024 Kementerian Kelautan dan Perikanan diikuti oleh 1.000 partisipan melalui Zoom dan 10.073 penonton yang terus bertambah melalui live streaming dikanal youtube.

Prof Zudan: ASN Perlu Paham Hukum Untuk Pencegahan dan Advokasi Masalah Hukum.

Setjen DPKN, Kamis (10/4/2025) – Dewan Pengurus KORPRI Nasional (DPKN) kembali menyelenggarakan Webinar KORPRI Menyapa ASN seri ke-106 dengan mengangkat tema "Sosialisasi Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA)". Acara ini menghadirkan Ketua Umum DPKN, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH sebagai keynote speaker, serta dua narasumber, yaitu Adv. Dr.H.KP. Heru S.Notonegoro, SH,MH,CL,CRA  (Ketua Presidium DPP Kongres Advokat Indonesia) dan Dr. Megawati Barthos, SH, MM  (Dekan Fakultas Hukum Universitas Borobudur Jakarta). Webinar ini dimoderatori oleh Dr. Maharani Sofiaty, SH, M.Hum (Kepala Biro Hukum & Organisasi Setjen DPKN).

Ketua Umum DPKN, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH, dalam sambutan pembukanya menegaskan bahwa KORPRI adalah satu-satunya organisasi yang secara konsisten mewadahi ASN untuk berbagi informasi dan meningkatkan kompetensi melalui webinar mingguan yang kini sudah memasuki pekan ke-106.
"Sudah tiga tahun berturut-turut KORPRI menyelenggarakan Webinar Menyapa ASN. Kami terus menyapa ASN di seluruh Indonesia bahkan di luar negeri untuk memperkaya pengetahuan dan membangun kapasitas,” ujar Prof Zudan.

Menurutnya, sosialisasi PKPA ini penting karena ASN tidak jarang bersinggungan dengan persoalan hukum dalam pelaksanaan tugas. “ASN harus paham hukum untuk pencegahan dan advokasi masalah hukum serta adanya pendampingan agar siap menghadapi masalah hukum. Karena itu, kami membentuk Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) KORPRI untuk memberikan dukungan hukum bagi anggota yang membutuhkan dan dapat membantu mendampingi para anggotanya (ASN) yang bermasalah dengan hukum,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Prof Zudan menambahkan bahwa LKBH telah banyak menerima pengaduan dan turut melakukan pendampingan hukum, termasuk dalam proses uji materi di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.

Heru S.Notonegoro menekankan PKPA dapat diikuti oleh semua warga negara Indonesia, dikarenakan Indonesia merupakan Negara Hukum, sehingga seluruh warga negara Indonesia wajib memahami hukum, tidak hanya material hukum namun juga cara-cara yang akan dilakukan apabila berhadapan dengan hukum,” ungkapnya. Sehingga PKPA tidak hanya diikuti oleh Sarjana Hukum saja, namun boleh diikuti oleh siapapun juga yang nantinya memiliki standar dan kompetensi yang layak sebagai praktisi hukum atau penegak hukum dengan  berpegangan dan menjaga kode etik hukum,” tegasnya.

PKPA bertujuan memiliki kompetensi aktual, memiliki kompetensi moral, kompetensi profesional yang mumpuni dan memadai. Selain itu memperluas jejaring jajaran ASN untuk menambah portofolio sertifikasi kompetensi disamping ijazah, sehingga dapat mengungguli prestasi dalam karir. Dengan sertifikasi ini, ASN akan lebih unggul dan siap menapaki jenjang karir maupun masa pensiun dengan lebih percaya diri,” ujar Heru.

Sementara itu, Dr. Megawati Barthos menyampaikan pentingnya PKPA dapat memberikan wawasan bagi ASN di bidang hukum khususnya dimasa purna pensiun. ASN yang berlatarbelakang Sarjana Hukum dapat menjadi Advokat. Mega berpesan agar ASN memanfaatkan waktu untuk terus belajar karena ilmu itu sangat berguna, sehingga masa pensiun tidaklah sia-sia,” ungkapnya.

Ia juga menambahkan Organisasi Advokat perlu menggandeng Perguruan Tinggi dengan syarat Fakultas Hukum nya terakreditasi minimal B (Baik Sekali) dan memiliki Perjanjian Kerjasama antara Perguruan Tinggi dengan Organisasi Advokat, sedangkan Universitas borobudur memiliki akreditasi Unggul” katanya.

Sebelum webinar ditutup, Dr Maharani Sofiaty, SH, M.Hum selaku moderator menyampaikan DP Korpri Nasional telah menyelenggarakan PKPA sebanyak 8 kali terakhir ditahun 2015. Korpri akan menyelenggarakan kembali PKPA dan UKDPA Korpri sebagai agenda rutin tahunan dimulai pada tanggal 21 sd 25 April 2025 secara Online/Zoom. Registrasi pendaftaran sudah dimulai dan berharap ketua dewan pengurus instansi pusat dan daerah segera mengirimkan perwakilan ASN utk mengikuti PKPA

Dalam webinar ini, antusiasme peserta cukup tinggi dengan lebih dari 1.000 partisipan yang mengikuti melalui Zoom dan 6.934 pengunjung melalui siaran langsung di YouTube.Webinar ini kembali membuktikan komitmen KORPRI untuk menjadi garda terdepan dalam menciptakan ASN yang profesional, berdaya saing, dan paham hukum.

Ketum KORPRI Ajak 4,7 Juta ASN Sebagai Duta Wisata Promosikan Pariwisata dan UMKM.

HUMAS SETJEN DPKN, 25 Maret 2025 – Dewan Pengurus Korpri Nasional (DPKN) kembali menggelar Webinar KORPRI Menyapa ASN seri ke-105 dengan tema “ASN Duta Wisata Indonesia”. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kompetensi dan kapasitas ASN, memperkuat personal serta institusi branding, serta membangun komunikasi yang lebih erat antar anggota KORPRI.

Dalam keynote speech-nya, Ketua Umum DPKN, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH, menegaskan bahwa jumlah ASN di Indonesia yang mencapai 4,7 juta orang merupakan kekuatan besar dalam mendukung sektor pariwisata dan UMKM.
"Jika seluruh ASN bergerak sebagai duta wisata, ini akan menjadi kekuatan besar bagi Indonesia. Setiap ASN bisa mendokumentasikan tempat wisata, kuliner khas, dan produk UMKM di kampung halamannya, lalu mengunggahnya ke media sosial. Ini akan menciptakan branding positif bagi daerah masing-masing dan turut mendukung pertumbuhan ekonomi lokal," ujar Prof. Zudan.
Ia juga mendorong ASN memanfaatkan gadget dan media sosial untuk berbagi berita positif terkait wisata dan UMKM, sehingga dapat membantu suksesnya program pemerintah dalam pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi.

Christina Agustin, Asisten Deputi Ekosistem Bisnis Wirausaha, menyoroti pentingnya peran ASN dalam mendukung UMKM, baik di dalam maupun luar negeri. Menurutnya, ASN harus menjadi motor penggerak dalam mempromosikan wisata kuliner dan produk-produk lokal.
"ASN bisa berkolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari dunia usaha, pendidikan, industri, hingga lembaga keuangan. Dengan sinergi yang kuat, ASN tidak hanya berperan sebagai birokrat, tetapi juga agen perubahan untuk ekonomi bangsa. Jadilah ASN yang profesional, inovatif, dan siap menghadapi masa depan yang lebih sejahtera," tegas Christina.

Sementara itu, Erwita Dianti, Asisten Deputi Pemasaran Pariwisata Nusantara, mengajak ASN untuk aktif mempromosikan pariwisata Indonesia, baik kepada kolega di dalam negeri maupun jaringan internasional.
"Setiap ASN bisa menjadi duta wisata dengan cara sederhana, seperti mengunggah foto atau video tempat wisata, membagikan pengalaman wisata kuliner, dan memperkenalkan potensi daerah masing-masing ke media sosial. Dengan begitu, kita dapat meningkatkan minat wisatawan untuk berkunjung ke berbagai destinasi di Indonesia," tutur Erwita.

Webinar yang dimoderatori Risa Andriani, A.Md.RMIK (Duta KORPRI Provinsi Jawa Tengah 2024) ini diikuti oleh lebih dari 1.000 partisipan melalui Zoom dan hingga berita ini ditulis, sudah dilihat lebih dari 5.371 viewers di YouTube.
Kegiatan ini menunjukkan semangat KORPRI dalam memberdayakan ASN sebagai agen perubahan, tidak hanya dalam birokrasi, tetapi juga dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pariwisata nasional.

ASN Risau Dengan Masuknya TNI/POLRI Ke Sipil.

Setjen DPKN, Kamis (20/3/2025) – Webinar KORPRI Menyapa ASN seri ke-104 dengan tema "TNI/Polri Masuk Sipil..?" diselenggarakan oleh Dewan Pengurus KORPRI Nasional (DPKN). Acara ini menghadirkan Ketua Umum DP KORPRI Nasional, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH sebagai keynote speaker, serta dua narasumber, yaitu Prof. Dr. R. Siti Zuhro, MA (Peneliti Utama Politik BRIN) dan Dr. Zainal Arifin Mochtar, SH, LLM (Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi FH UGM). Webinar ini dimoderatori oleh Oni Bibin Bintoro, Dipl.Ing, M.Sc (Ketua Departemen Litbang DPKN). 

Webinar ini juga mengundang unsur dari TNI, Polri dan Komisi I DPR RI, namun karena kesibukan masing-masing belum dapat hadir pada saat webinar berlangsung. Webinar diikuti lebih dari 1.000 partisipan melalui zoom dan sampai berita ini ditulis telah ditonton lebih dari 14.610 viewers melalui live streaming di youtube.

Ketua Umum DPKN, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, menegaskan bahwa KORPRI adalah satu-satunya institusi di Indonesia yang secara konsisten berbagi pengetahuan dan kebijakan kepada ASN agar mereka mendapatkan informasi yang lengkap. Ia menyebut bahwa isu RUU TNI saat ini sedang hangat diperbincangkan masyarakat sipil Indonesia, sehingga penting untuk dibahas bersama.

KORPRI sebagai organisasi ASN tidak dilibatkan dalam penyusunan RUU TNI, padahal dalam perubahan UU ASN, KORPRI turut serta memberikan masukan. Kami perlu memahami bagaimana kebijakan ini akan berdampak pada ASN dan langkah apa yang perlu diambil selanjutnya,” ujar Prof. Zudan.

Menurutnya, ASN, TNI, dan Polri memiliki peran masing-masing dalam menjalankan kebijakan negara di bawah kepemimpinan Presiden. “Presiden memiliki tiga pilar utama dalam eksekusi kebijakan negara, yaitu TNI, Polri, dan ASN. Masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Undang-Undang.

Kerisauan ASN mulai berkecamuk saat RUU TNI disahkan di DPR RI Kamis 20 Maret 2025 bersamaan dengan penyelenggaraan webinar KORPRI ini, para ASN menginginkan KORPRI bersama untuk bisa memberikan pertimbangan kepada Bapak Presiden RI sebelum di tandatanganinya RUU tersebut. Menjadi pertimbangan para ASN yaitu kuatir kembali ke jaman Orde Baru, dan Reformasi Birokrasi yang selama ini sudah berlangsung sepertinya akan gagal kembali untuk dijalankan.

Dr. Zainal Arifin Mochtar menyoroti isu polemik dalam RUU TNI yang dianggap dapat mengembalikan praktik Dwifungsi ABRI. Ia menekankan bahwa keterbukaan informasi dalam penyusunan RUU ini sangat penting. “TNI adalah milik rakyat, bukan hanya milik elit politik. Oleh karena itu, penyusunan RUU TNI harus dilakukan secara transparan,” ungkapnya.

Prof. Siti Zuhro menekankan pentingnya pembatasan peran TNI/Polri dalam pemerintahan. “Supremasi sipil, profesionalisme militer, serta pemisahan peran TNI/Polri harus tetap dijaga. Kita perlu menghindari kembalinya praktik Dwifungsi ABRI, yang dapat berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan dan militerisasi dalam pemerintahan,” katanya.

Reformasi Sistem Pensiun ASN: Mewujudkan Pensiunsan Sejahtera.

Humas, 11 Maret 2025 – Isu kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN) setelah pensiun kembali menjadi sorotan dalam diskusi terbaru yang diadakan oleh Dewan Pengurus KORPRI Nasional. Dalam webinar "KORPRI Menyapa ASN" seri ke-103, Ketua Umum DPKN, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH, menegaskan perlunya reformasi sistem pensiun guna memastikan kesejahteraan para purnabakti ASN.
“Tak bosan-bosannya KORPRI memikirkan agar ASN yang pensiun tetap sejahtera. Saat ini, mereka hanya menerima 75% dari gaji pokok dan tunjangan keluarga, jauh dari penghasilan saat masih aktif bekerja. Ini yang harus kita perjuangkan bersama,” ujar Prof. Zudan dalam keynote speech-nya.

Saat ini, sistem pensiun ASN masih mengandalkan skema pay-as-you-go yang dinilai kurang berkelanjutan. Prof. Zudan menyoroti perlunya perbaikan regulasi, termasuk perubahan Undang-Undang dan peningkatan jumlah iuran pensiun dari 4% menjadi 10% agar nilai manfaat pensiun dapat meningkat.
“Desain dan tata kelola pensiun harus dipikirkan sejak awal, sejak ASN masih berstatus CPNS. Jika tidak, maka mereka akan menghadapi penurunan penghasilan yang signifikan saat pensiun,” tambahnya.

Direktur Operasional PT TASPEN Persero, Ariyandi, mengungkapkan bahwa saat ini pensiunan ASN menerima manfaat pensiun antara Rp1,5 juta hingga Rp5,2 juta per bulan, kecuali bagi presiden yang mencapai Rp35 juta per bulan. Untuk mengatasi ketimpangan ini, ASN diberikan opsi untuk melakukan top-up melalui program Taspen Life atau Mandiri Taspen.

Sementara itu, Direktur Pensiun PNS dan Pejabat Negara BKN, Aidu Tauhid, menekankan pentingnya reformasi menyeluruh dalam sistem pensiun ASN, yang mencakup peningkatan iuran dan perubahan skema pensiun sesuai dengan kemampuan kas negara.
“ASN harus tetap semangat bekerja dan bersyukur, tapi juga perlu melakukan perencanaan keuangan sejak dini. Penting juga untuk membangun circle pertemanan yang inspiratif agar tetap produktif di masa pensiun,” ujar Aidu.

Webinar ini mendapat perhatian besar dari para ASN. Lebih dari 1.000 peserta bergabung melalui Zoom, sementara siaran ulangnya telah ditonton lebih dari 9.656 kali di YouTube hingga berita ini ditulis. Ini menunjukkan betapa pentingnya isu reformasi pensiun bagi para abdi negara.
Dengan berbagai usulan yang telah disampaikan, harapan besar muncul agar pemerintah segera mengimplementasikan reformasi sistem pensiun ASN. Sebab, kesejahteraan purnabakti bukan hanya soal keuangan, tetapi juga tentang penghargaan terhadap jasa mereka dalam membangun negeri.

KORPRI Dukung Penanganan Stunting: Wujudkan Generasi  Indonesia Emas 2045.

KORPRI Dukung Penanganan Stunting: Wujudkan Generasi  Indonesia Emas 2045 

Setjen DPKN (Selasa, 4/3/2025) – Dewan Pengurus KORPRI Nasional kembali menggelar webinar "KORPRI Menyapa ASN" seri ke-102 dengan tema Strategi Percepatan Penurunan Stunting. Acara yang diadakan secara daring ini diikuti lebih dari 1.000 peserta melalui Zoom serta disaksikan oleh lebih dari 8.348 penonton melalui YouTube.

Dalam acara ini, hadir sebagai keynote speaker Ketua Umum DP KORPRI Nasional, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH. Narasumber yaitu Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Dr. H. Wihaji, S.Ag, M.Pd, serta Deputi Promosi dan Kerjasama BGN, Dr. Drs. Nyoto Suwignyo, MM. Acara ini dimoderatori oleh dr. Hariyadi Wibowo, SH, MARS, yang juga menjabat sebagai Ketua Departemen Perlindungan Kesehatan ASN DPKN.

Dalam sambutannya, Prof. Zudan menegaskan bahwa penanganan stunting merupakan program prioritas nasional yang membutuhkan kerja sama dari berbagai pihak. “Stunting bukan hanya tanggung jawab BKKBN semata, tetapi harus menjadi perhatian bersama, instansi pusat dan daerah.

KORPRI mendukung penuh program ini dan  seluruh kepengurusan  kementerian, provinsi dan kabupaten/kota, untuk turut serta dalam percepatan penanganan stunting,” ujar Prof. Zudan yang juga menjabat sebagai Kepala BKN.

Lebih lanjut, Prof. Zudan mendorong seluruh ASN untuk berperan aktif dalam upaya ini melalui program Gerakan Orang Tua Asuh yang diinisiasi oleh BKKBN. “ASN bisa menjadi contoh dengan terlibat langsung dalam memberikan dukungan kepada bayi dan anak-anak yang mengalami stunting. Dengan langkah nyata ini, kita bisa membantu menciptakan generasi Indonesia yang lebih sehat dan cerdas menuju Indonesia Emas 2045,” tambahnya.

Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Dr. H. Wihaji, dalam pemaparannya menegaskan bahwa penanganan stunting merupakan bagian dari arahan strategis pemerintah untuk memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM). “Penanganan stunting bukan sekadar masalah kesehatan, tetapi juga terkait dengan kemajuan ekonomi, pendidikan, serta pembangunan berkelanjutan. Program ini sejalan dengan visi besar Presiden dan Wakil Presiden dalam mewujudkan SDM unggul dan pembangunan keluarga berkualitas,” jelasnya.

Sementara itu, Dr. Drs. Nyoto Suwignyo menyoroti pentingnya asupan gizi sejak dini guna meningkatkan kemampuan akademik dan produktivitas anak di masa depan. “Kecukupan gizi harus diperhatikan sejak usia dini, dari balita hingga remaja, agar mereka bisa tumbuh dengan optimal. Kita perlu pendekatan kolaboratif antara instansi pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan pemenuhan kebutuhan gizi, termasuk melalui program makanan bergizi gratis,” tegas Nyoto.

Webinar ini menjadi ajang strategis bagi ASN untuk memahami peran mereka dalam menurunkan angka stunting di Indonesia. Melalui berbagai inisiatif yang telah dicanangkan, KORPRI terus berkomitmen menjadi garda terdepan dalam mendukung kebijakan pemerintah guna mewujudkan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing tinggi di tahun 2045.

Prof Zudan: Korpri Ajak ASN tetap Prodùktif di Bulan Ramadhan.

Setjen DPKN (Kamis, 27/2/2025)– Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) terus berkomitmen mendorong ASN untuk tetap produktif selama bulan Ramadhan. Dalam Webinar Menyapa ASN seri ke-101 yang bertema “Puasa Lancar, Kinerja Produktif”, berbagai strategi dibahas guna memastikan ASN tetap bekerja optimal meskipun menjalankan ibadah puasa.

Ketua Umum Dewan Pengurus KORPRI Nasional (DPKN) Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H., menegaskan bahwa Ramadhan bukan alasan untuk menurunkan performa kerja karena kerja merupakan bagian dari ibadah. “konsisten melakukan kebaikan, kita akan menerima banyak kebaikan,” ujar Zudan dalam keynotenya.

Prof Zudan menambahkan, bahwa di bulan Ramadhan DPKN akan mengadakan lomba membuat konten kreator untuk ASN Muda, sehingga ibadah dan kreatifitas tetap terjaga keseimbangannya. "Akan ada hadiah menarik bagi pemenangnya, sebagai hadiah lebaran", ujar Zudan yang juga menjabat sebagai kepala BKN ini.

Narasumber pertama, Prof. Dr. dr. Fachmi Idris, M.Kes., menekankan pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mental selama berpuasa agar produktivitas tetap terjaga. “Puasa diwajibkan bagi orang beriman, maka ASN yang tetap berkinerja bagus selama bulan puasa mencerminkan keimanan yang kuat. Sehat secara fisik, mental, sosial, ekonomi, dan spiritual menjadi kunci untuk tetap produktif dalam bekerja,” jelas Fachmi.

Sementara itu narasumber kedua, Drs. Haryomo Dwi Putranto, M.Hum., Wakil Kepala BKN, membagikan strategi manajemen waktu agar ASN tetap efektif dalam bekerja. “Menetapkan niat yang kuat, menargetkan pencapaian kerja harian yang realistis, serta tetap bertawakal dan berikhtiar adalah kunci untuk menyeimbangkan tugas negara dan ibadah Ramadhan,” ungkapnya.
Dalam webinar ini, Haryomo juga mengingatkan bahwa ASN perlu memiliki perencanaan yang baik agar tugas pokok dan fungsinya tetap berjalan tanpa mengabaikan ibadah puasa serta amalan sunnah lainnya.

Webinar yang dimoderatori oleh Frigita Lestari, S.STP. (Duta KORPRI 2024 Provinsi Kalimantan Timur) ini diikuti oleh lebih dari 1.000 peserta melalui Zoom. Hingga berita ini ditulis, tayangan live streaming di YouTube telah ditonton lebih dari 7.583 kali dan terus bertambah.

Zudan berharap kegiatan ini menjadi wadah bagi ASN untuk berbagi pengalaman dan strategi dalam menjaga produktivitas kerja sekaligus meningkatkan keimanan dan ketakwaan. “KORPRI terus berupaya meningkatkan kualitas ASN, tidak hanya unggul dalam profesionalisme tetapi juga dalam nilai-nilai keagamaan,” tutupnya.

KORPRI DUKUNG LAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN GRATIS WUJUDKAN INDONESIA SEHAT.

HUMAS SETJEN DPKN – Webinar "KORPRI Menyapa ASN" seri ke-100 kembali diselenggarakan secara daring hari ini dengan tema advokasi di bidang kesehatan. Acara yang diadakan oleh Dewan Pengurus KORPRI Nasional ini diikuti lebih dari 1.000 peserta melalui Zoom dan disaksikan oleh lebih dari 17.700 viewers melalui YouTube, menunjukkan peningkatan partisipasi sebesar 15% dibandingkan seri sebelumnya (Selasa, 18 Februari 2025).

Dalam sambutannya, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH, Ketua Umum DP KORPRI Nasional, menegaskan peran strategis KORPRI dalam mendukung inisiatif pemeriksaan kesehatan gratis. "KORPRI telah aktif melakukan advokasi di bidang hukum, investasi, dan peningkatan karir ASN, namun kali ini fokus kita adalah advokasi di bidang kesehatan. Kami ingin memastikan bahwa setiap ASN mendapatkan akses layanan kesehatan tanpa harus menghadapi antrian panjang," ujarnya dengan tegas.

Tak hanya itu, narasumber PERTAMA, Kunta Wibawa Dasa Nugraha, SE, MA, Ph.D, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, menyampaikan visi pembangunan kesehatan yang sejalan dengan misi menuju Indonesia Emas 2045. "Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) merupakan salah satu quick win bagi Kementerian Kesehatan dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Kami mendorong seluruh masyarakat untuk segera mengunduh aplikasi SATU SEHAT MOBILE guna mendapatkan tiket pemeriksaan di Puskesmas atau klinik terdekat," jelas Kunta Wibawa.

Data awal dari program PKG yang telah berjalan sejak 10 Februari 2025 menunjukkan bahwa rata-rata hariannya mencapai lebih dari 200 pemeriksaan kesehatan di beberapa wilayah prioritas. Dr. Hariyadi Wibowo, SH, MARS, Ketua Departemen Perlindungan Kesehatan DPKN, menambahkan, "Program ini dirancang sebagai bentuk apresiasi negara terhadap warganya. Untuk anak-anak, kami menyediakan skrining hormon dan deteksi penyakit jantung bawaan, sedangkan untuk dewasa, ada pemeriksaan tekanan darah dan evaluasi risiko stroke. Hasil awal sudah menunjukkan peningkatan kesadaran kesehatan masyarakat secara signifikan."

Acara yang dimoderatori oleh Grace Meylen Sraun, S.Tr.IP, Duta Korpri 2024 Provinsi Papua Barat, membuka ruang bagi peserta untuk bertanya langsung kepada para narasumber. Diskusi interaktif tersebut membahas langkah-langkah konkret agar layanan kesehatan gratis ini dapat diakses lebih luas, serta pentingnya sinergi antara KORPRI dan Kementerian Kesehatan.

"Sinergi dan kolaborasi antara KORPRI dan Kementerian Kesehatan adalah kunci untuk mewujudkan layanan kesehatan yang efektif bagi ASN. Komitmen ini harus terus kita jaga agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat," tambah Prof. Zudan.

Webinar ini tidak hanya memperkuat kolaborasi lintas lembaga, tetapi juga menjadi bukti nyata bahwa advokasi kesehatan melalui inisiatif seperti PKG dapat mendorong Indonesia menuju generasi yang lebih sehat. Dengan data positif yang telah terkumpul dan dukungan dari berbagai pihak, diharapkan program ini akan semakin optimal sehingga setiap ASN dan masyarakat luas dapat menikmati layanan kesehatan berkualitas secara gratis menuju Indonesia sehat.