Kukuhkan DP Korpri Provinsi Papua Barat, Waketum Korpri Nasional Ajak ASN Tingkatkan Kompetensi
HUMAS SETJEN KORPRI - Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional, Dr. Ir. Bima Haria Wibisana, MSIS merasa seolah pulang ke kampung halaman, ketika tiba di Manokwari, Papua Barat, Senin (30/9/2024). Maklum, mantan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini pernah tinggal lama di Papua, tepatnya di Wamena, Nabire, Sorong, Biak dan Jayapura sejak tahun 1963 mengikuti karir orangtua.
Demikian diungkapkan Waketum DP Korpri Nasional Dr. Ir. Bima Haria Wibisana, MSIS, saat mengukuhkan Dewan Pengurus Korpri Provinsi Papua Barat Masa Bakti 2024 - 2029 di Gedung PKK Pemprov Papua Barat, di hari yang sama.
Bima Haria menyatakan, kepengurusan Korpri di tingkat kabupaten/kota di seluruh kawasan Papua, termasuk di Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Barat Daya masih banyak yang vakum alias tidak aktif.
Itu sebabnya, Bima Haria berharap setelah dikukuhkannnya Drs. Ali Baham Temongmere, MTP, Ketua DP Korpri Provinsi Papua Barat Masa Bakti 2024-2029 agar segera mengaktifkan kepengurusan Korpri tingkat kabupaten/kota di Papua Barat. "Segera laksanakan musyawarah Korpri kabupaten/kota untuk membentuk kepengurusan Korpri yang baru," himbau Bima Haria.
Selain itu, Bima haria menyoroti doktrin Korpri sebagai pelayan publik. Dirinya meminta segenap ASN khususnya di Papua Barat agar mempedomani doktrin Korpri yang berarti walaupun ASN melaksanakan tugas di berbagai bidang dan jenis karya yang beraneka ragam, semuanya tetap bersatu untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara.
"Dengan demikian yang diperlukan setiap ASN adalah harus memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya. Ini sebagai dasar agar ASN mampu melayani masyarakat, serta dalam melaksanakan visi dan misi Korpri," tegas Bima Haria Wibisana.
Dalam hal ini, Bima Haria berharap Korpri Papua Barat bisa menjadi agent of change untuk meningkatkan kompetensi ASN demi meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Pada bagian lain, Bima Haria juga mengingatkan bahwa netralitas ASN tidak hanya digunakan saat Pilkada saja, tetapi juga netralitas saat melayani publik dengan tanpa diskriminasi. "Seluruh masyarakat tanpa terkecuali berhak untuk mendapatkan pelayanan publik yang terbaik kualitasnya. Jangan sampai ada perbedaan perlakuan pelayanan publik kepada masyarakat”.
Pengukuhan DP KORPRI Provinsi Papua Barat dihadiri Pj Sekretaris Daerah, Dr. Yacob Selvinus Fonataba, M.Si.mewakili Gubernur Papua Barat. Turut hadir pula jajaran Forkopimda serta para Kepala OPD di lingkungan Provinsi Papua Barat.
