Korpri Menyapa ASN seri ke 112: Bertindak Benar, Kunci ASN Menuju Birokrasi Responsif dan Berintegritas

Setjen DPKN, 21/5/2025 - Dewan Pengurus Korpri Nasional (DPKN) kembali menggelar Webinar Seri Ke-112 Korpri Menyapa ASN dengan mengangkat tema strategis: “Tindakan Pemerintah yang Benar.” Diselenggarakan pada Selasa (20/5/2025), forum ini menjadi ruang dialog aktif antara tokoh pemerintahan dan ASN lintas generasi, dalam rangka memperkuat tertib administrasi serta membangun kapasitas birokrasi yang adaptif dan profesional.

Webinar dibuka oleh Ketua Umum DPKN, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH, webinar ini turut menghadirkan tiga narasumber kompeten: Dr. Muhammad Idris DP, M.Si (Akademisi dan mantan Sekda Sulbar), Dr. Dian Puji Nugraha Simatupang, SH, MH (Akademisi FH UI), dan Sahrulyadi, S.STP, MAP (ASN Ditjen Polpum Kemendagri), serta dipandu oleh Duta Korpri 2024 Provinsi Jawa Timur. Acara yang diadakan oleh DPKN ini diikuti lebih dari 1.000 peserta melalui Zoom dan disaksikan oleh lebih dari 17.750 viewers dan terus meningkat melalui YouTube.

Dalam sambutan pembukanya, Prof. Zudan menyampaikan pesan kuat kepada ASN muda untuk menjadi motor perubahan dalam reformasi birokrasi. Ia menegaskan pentingnya tindakan pemerintahan yang benar, tidak hanya sesuai prosedur, tetapi juga berlandaskan hukum dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Sebagai narasumber pertama, Dr. Muhammad Idris berbagi pengalaman konkret saat menjabat sebagai Sekda Sulawesi Barat. Menurutnya, tindakan pemerintah yang benar harus proaktif dan dirancang secara matang, bukan sekadar reaktif. Ia menyoroti pentingnya birokrasi dengan kepemimpinan kuat, serta menampilkan beberapa terobosan seperti apel digital, pelayanan berbasis pengetahuan, hingga penanganan demo secara dialogis.

Dr. Idris menekankan bahwa pemerintah modern harus bergeser menjadi fasilitator yang adaptif dan kolaboratif. Ia mengajak ASN untuk mengelola kebijakan secara berkelanjutan dan berbasis risiko, serta menegaskan tiga pilar utama fungsi pemerintahan: regulasi, pelayanan, dan pemberdayaan masyarakat.

Sementara itu Narasumber kedua, Dr. Dian Simatupang dari Fakultas Hukum UI menyampaikan pandangan kritis terhadap pendekatan birokrasi yang terlalu kaku dan formalistik. Baginya, tindakan pemerintah yang benar harus mengutamakan kemanfaatan dan hasil nyata bagi masyarakat.

Dr. Dian menekankan pentingnya audit berbasis manfaat, bukan hanya ketaatan prosedur. “ASN tidak seharusnya dikriminalisasi hanya karena kesalahan teknis, selama tindakannya memberi dampak positif yang nyata,” ujarnya. Ia juga mendorong ASN untuk berani berinovasi, bertindak cepat, dan tetap transparan serta akuntabel dalam setiap proses pelayanan publik.

Sebagai pembicara terakhir, Sahrulyadi, S.STP, MAP menyoroti tantangan ideologis ASN masa kini, yang didominasi oleh generasi milenial dan Gen Z. Ia mengingatkan bahwa banyak ASN muda yang belum sepenuhnya memahami nilai kebangsaan dan masih rentan terhadap paparan ideologi ekstrem.

Sahrulyadi mengajak ASN untuk menjadikan empat konsensus kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika) sebagai kompas utama dalam bersikap. Selain itu, ia juga mengingatkan pentingnya netralitas di media sosial, serta mengajak ASN memanfaatkan teknologi informasi dan AI demi pelayanan publik yang efisien dan modern.

Sebagai penutup, Sahrulyadi mengutip motivasi spiritual dari Umar bin Khattab: “Jika lelah karena kebaikan, lelah itu akan hilang dan kebaikannya kekal.” Pesan ini menjadi pengingat bagi ASN untuk tetap teguh dalam kerja-kerja yang berlandaskan niat baik dan integritas.

Webinar ini bukan sekadar diskusi rutin, tetapi refleksi strategis terhadap bagaimana ASN harus bertindak di tengah tuntutan zaman. Melalui kolaborasi lintas instansi dan lintas generasi, Korpri berkomitmen membangun ASN yang tangguh, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang adil, cepat, dan transparan. “Korpri Menyapa ASN” akan terus menjadi wadah edukasi, advokasi, dan inspirasi untuk memperkuat nilai-nilai ASN BerAKHLAK dalam praktik keseharian birokrasi Indonesia.