Jayapura, KORPRI go.id — Mandat pertama KORPRI adalah untuk menjaga NKRI. Hal ini disampaikan Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional (DPKN), Dr. Ir. Bima Haria Wibisana, MSIS saat mengukuhkan Dewan Pengurus Korpri Provinsi Papua, masa bakti 2023-2028 di Gedung Youth Creative Hub, Kotaraja Jayapura, Senin (3/4/2023).
Plt. Kepala BKN ini mengatakan bahwa Indonesia memiliki keragaman karena terdiri atas 340 etnis, 380 bahasa, dan 700 suku besar. Wilayah Indonesia sangat luas, terdiri atas 17.500 dimana belum semua pulau tersebut memiliki nama. Kita juga memiliki Garis Walacea yang membelah dari Makasar ke Bali serta garis Weber dari Ambon-Papua ke Australia.
“Kita belum genap seratus tahun sebagai bangsa sejak dicanangkannya Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 yang menjadi tonggak sejarah sebagai satu bangsa Indonesia. Tidak ada perdebatan suku, agama, dan ras pad saat Sumpah Pemuda,” papar Bima.
Tidak seperti politik melting pot di Amerika yang mengharuskan siapapun harus melebur menjadi satu, kasus Indonesia sangat lain. Indonesia ibarat sayur pecel yang masih menampakkan kumpulan sayuran namun disatukan oleh saus kacang menjadi makanan yang nikmat.
Yang menjahit bangsa Indonesia adalah keinginan bersama untuk menjadi satu. Hal tersebut sejalan dengan pengertian bangsa yang digagas oleh Ernest Renan yakni jiwa yang mengandung kehendak untuk bersatu seperti yang disampaikan oleh Bung Hatta pada saat sidang BPUPKI tahun 1945. “Untuk itu setiap anggota KORPRI harus memiliki tekad untuk merajut keberagaman yang ada menjadi kekuatan sebagai bangsa,” tegas Bima.
Tugas kedua adalah bagaimana menyejahterakan dan melayani publik dengan baik. Apabila pelayanan publik ini dilakukan dengan semestinya, tidak mungkin ada masalah stunting dan kemiskinan.
Tugas ketiga adalah Bagaimana Korpri menyejahtetakan dirinya sendiri. Untuk itu perlu ada dipupuk minat berwirausaha. Dalam hal ini Koperasi KORPRI dapat diperkuat guna mengakomodir kepentingan anggota, ujar putra Kapolres pertama di Jayawijaya ini.
Pada acara pengukuhan yang juga sekaligus dilakukan Launching Sistem Aplikasi TP2K Rev. 1 dan Sosialisasi Program TASPEN ini, Kepala perwakilan BPKP Papua Tri Wibowo Aji mewakili deputi BPKP Bidang Pengawasan Keuangan Daerah ini menyatakan bahwa Salah satu fungsi BPKP adalah pengawasan akuntabilitas keuangan daerah, sehingga launching Tim Pengendali Program dan Kegiatan (TP2K) sebagai alat pengendalian dan monitoring program dan kegiatan di Papua dapat memperkuat akuntabilitas pembangunan daerah.
Sementara itu Plh. Gubernur Papua Dr. M.Ridwan Rumasukun, SE, MM menekankan mengenai eksistensi KORPRI yang dipayungi dengan Keputusan Presiden Nomor 24 tahun 2010. Ridwan juga menyoroti mengenai pentingnya Platform digital TP2K yang mendukung keterbukaan informasi publik.
Pengukuhan DP KORPRI Provinsi Papua ini ditetapkan berdasarkan SK Dewan Pengurus Korpri Nasional Nomor: KEP- 21 /KU/III/2023 tanggal 31 Maret 2023.
Dewan Pengurus Korpri Provinsi Papua masa bakti 2023-2028 yang dikukuhkan antara lain Ketua, Y. Derek Hegemur, S.H., M.H., Wakil Ketua I, Doren Wakerkwa, S.H., M.H., Ketua II, Yohanes Walilo, S.Sos, M.Si., Ketua III, Jackson Elabie, S.TH, M.A., dan Sekretaris, Jeri Agus Yudianto, S.Kom.
Turut hadir dalam pengukuhan, Plh Gubernur Papua M.Ridwan Rumasukun, Pj. Bupati Jayapura, Kepala OPD di lingkungan Pemprov. Papua, Forkompimda, pejabat vertikal serta para perwakilan dari seluruh kabupaten/kota se-Papua.