Ketua Umum KORPRI Nasional Ajak ASN membayar Zakat

Humas Setjen DPKN – Ketua Umum DP KORPRI Nasional, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH., MH  mengajak ASN dapat membantu dalam pengumpulan zakat dan infak yang dikelola Baznas.

“Optimalisasi zakat dan infak yang bersumber dari ASN beragama Islam di lingkungan  KORPRI pada semua tingkatan -- mulai dari Kementerian/Lembaga , Provinsi dan Kabupaten/Kota -- harus mendukung program pemerintah melalui Baznas dalam hal mengumpulkan,  mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat," tegas Zudan di ruang kerjanya, Senin (17/4/2023).

"Selain itu, ASN juga harus memberikan sosialisasi serta mengajak rekan-rekan  yang  belum membayar zakat,' tambahnya.

Tujuan optimalisasi itu, menurut Zudan, sebagai upaya pemerintah untuk memfasilitasi para ASN agar menunaikan zakat sebagaimana diwajibkan bagi umat Islam yang mampu, sesuai syariat Islam.

Pengelolaan zakat ini memiliki landasan hukum, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Zakat,  Inpres Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat, dan Permenag Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah.

Pengelolaan zakat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 memang tidak menjelaskan dengan tegas bahwa pemerintah diberi kewenangan untuk memotong gaji ASN bagi keperluan zakat. Sehingga, semua juga bersifat sukarela. Mau dipotong gaji untuk dibayarkan zakatnya silahkan, dibayarkan langsung juga boleh.

"Jadi, hanya menjelaskan bahwa pemerintah memfasilitasi pengelolaan zakat bagi orang perorangan. Dan badan amil zakat (baz) dapat membantu penghitungan zakat yang wajib dibayar oleh ASN," ujar Zudan.