Buka Rakernas Korpri, Presiden Jokowi: Korpri Kekuatan Besar Penentu Kemajuan Bangsa

Humas DPKN - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) 2023.
Acara digelar di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Selasa (3/10/2023). Jokowi didampingi Menko PMK Muhadjir Effendy, Mendagri Tito Karnavian, Menpan-RB Azwar Anas, Menseskab Pramono Anung, hingga Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono, tiba di lokasi pukul 08.33 WIB dengan memakai batik seragam Korpri.

Presiden Jokowi menyebut, anggota Korpri yang berjumlah 4,4 juta ASN itu merupakan kekuatan besar yang menjadi penentu kemajuan bangsa. "Partai boleh banyak, tapi yang menentukan tetap Korpri. Sebab, yang menjalankan pemerintahan adalah Korpri," tegas Presiden Jokowi.

Presiden mengibaratkan Korpri seperti mesin bagi kendaraan. "Betapa sangat pentingnya birokrasi. Kita mebutuhkan mesin dengan tenaga yang kuat, yang efisien dan tidak menyebabkan bensin boros. Juga tahan banting dan mesin yang tidak mudah panas, ngebut iya tapi adem terus," cetus Jokowi.  

Itulah yang dibutuhkan negara saat ini. Sebab, dunia sekarang ini hampir tiap hari selalu berubah dengan cepat. "Kita membutuhkan ekosistem kerja ASN yang mampu memacu orang untuk berkinerja, dan berprestasi. Memacu orang untuk berinovasi. Ini tugas para Sekjen di kementerian dan lembaga, dan tugas Sekda di provinsi dan kabupaten/kota," kata Presiden mengingatkan.

Sering disampaikan Presiden Jokowi bahwa harus ada tolok ukur yang jelas dalam kinerja ASN. "Birokrasi harusnya hanya memikirkan urusan yang penting. Apa yang penting itu? Pertama pertumbuhan ekonomi. Lalu inflasi harus di bawah 3. Kemudian kemiskinan harus rendah. Bukan terjebak pada rutinitas harian apalagi hanya SPJ, prosedur. Itu Pak Menpan harus dirumuskan setelah Revisi UU ASN jadi," tegas Jokowi.

Jokowi mengingatkan, dunia ini perubahannya sangat cepat sekali. "Saya terakhir di G20 di India, ada 6 negara yang khawatir sekali dengan yang namanya AI atau Artificial Intelligence. Apa yang ditakutkan? Teknologi sudah melesat maju, regulasinya belum siap atau bahkan belum ada. Mestinya teknologi itu muncul, regulasinya disiapkan oleh birokrasi kita. Kalo nggak akibatnya seperti TikTok Shop bisa menghantam UMKM kita, atau menggerus pasar tradisional kita. E-commerce ini hati-hati," tuturnya.

Bisa sangat baik bila regulasinya mendukung, bisa sangat tidak baik bila regulasinya tidak memberikan back up. "Itulah mestinya tugas-tugas besar birokrasi kita, yakni para ASN. Harus diubah orientasinya. Tapi memang harus dimulai dari pusatnya dulu. Sistemnya, regulasinya dibenahi agar orientasinya berubah," kata Jokowi. 

Sementara Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional Zudan Arif Fakrulloh menyampaikan, sebagaimana arahan Presiden Jokowo agar ASN bisa keluar dari "middle income trap". 

"Oleh sebab itu karakter ASN harus berubah, jangan terpaku rutinitas. Harus inovatif, dan adaptif terhadap berbagai perubahan yang ada. Regulasi yang berbelit dikurangi, karena sekarang dibutuhkan fleksibilitas dan kelincahan yang tinggi," katanya.

Zudan juga mendorong ASN menyambut perubahan dengan melakukan digitalisasi pelayanan publik. "Juga berkolaborasi dengan sesama kementerian/lembaga, jangan jalan sendiri-sendiri karena semua tujuannya satu," pungkas Zudan.